Kebenaran

“Semua adalah relative” (all is relative) merupakan slogan generasi zaman postmodern di Barat, kata Michael Fackerell, seorang missionaries asal Amerika. Ia bagaikan firman tanpa Tuhan, dan sabda tanpa nabi. Ia menyerupai undang-undang, tapi tanpa penguasa. Tepatnya ia doktrin ideologis, tapi tanpa partai. Slogan itu memang enak didengar dan menjanjikan kenikmatan syahwat manusiawi. Baik buruk, salah benar, porno tidak porno, sopan tidak sopan, bahkan dosa tidak dosa adalah nisbi belaka. Artinya tergantung siapa yang menilainya.

Slogan relativisme ini sebenarnya lahir dari kebencian. Kebencian Pemikir modern Barat terhadap agama. Benci terhadap sesuatu yang mutlak dan mengikat. Generasi postmodernis pun mewarisi kebencian ini. Tapi semua orang tahu, kebencian tidak pernah menghasilkan kearifan dan kebenaran. Bahkan persahabatan dan persaudaraan tidak selalu bias berkompromi dengan kebenaran. Aristotle rela memilih kebenaran daripada persahabatan.

Tidak puas dengan sekedar membenci, posmodernis lalu ingin menguasai agama-agama. “Untuk menjadi wasit tidak perlu menjadi pemain” itu mungkin logikanya. Untuk menguasai agama tidak perlu beragama. Itulah sebabnya mereka lalu membuat “teologi-teologi” baru yang mengikat. Kini teologi dihadapkan dengan pseudo-teologi. Agama diadu dengan ideology. Doktrin “teologi” pluralisme agama berada di atas agama-agama. “Global Theology” dan “Transendent Unity of Religion” mulai dijual bebas. Agar nama Tuhan juga menjadi global diciptakanlah nama “tuhan baru” yakni The One. Tuhan semua agama. Tapi bagaimana konsepnya, tidak jelas betul.

Bukan hanya itu. “Semua adalah relatif” kemudian menjadi sebuah kerangka berfikir. “Berfikirlah yang benar, tapi jangan merasa benar,” sebab kebenaran itu relative. “Jangan terlalu lantang berbicara tentang kebenaran, dan jangan menegur kesalahan,” karena kebenaran adalah relatif. “Benar bagi Anda belum tentu benar bagi kami,” semua adalah relatif. Kalau Anda mengimani sesuatu jangan terlalu yakin keimanan Anda benar, iman orang lain mungkin juga benar. Intinya semua diarahkan agar tidak merasa pasti tentang kebenaran. Kalimat bijak Abraham Lincoln “No one has the right to choose to do what is wrong” tentu tidak sesuai dengan kerangka fikir ini. Hadith nabi Idhaa ra’aa min kum munkaran… dan seterusnya bukan hanya dikategorikan salah oleh kerangka fikir ini, tapi justru menambah kriteria Islam sebagai agama jahat (evil religion) versi Charles Kimbal. Jadi merasa benar menjadi semacam “makruh” dan merasa benar sendiri tentu “haram.”

Para artis dan selebriti negeri ini pun ikut menikmati slogan ini. Dengan penuh emosi dan marah ada yang berteriak “Semuanya benar dan harus dihormati.” Yang membuka aurat dan yang menutup sama baiknya. Confusing! Sadar atau tidak mereka sedang men-“dakwah”- kan ayat-ayat syetan Nietzsche, tokoh posmodernisme dan nihilisme. “Kalau Anda mengklaim sesuatu itu benar, orang lain juga berhak mengklaim itu salah.” Kalau Anda merasa agama Anda benar, orang lain berhak mengatakan agama Anda salah.

Para cendekiawan muslim pun punya profesi baru, yaitu membuka pintu surga Tuhan untuk pemeluk semua agama. “Surga Tuhan masih terlalu luas kalau hanya untuk umat Islam,” kata mereka, seakan sudah mengukur diameter surga Allah dan malah mendahului iradat Allah. Mereka bicara seperti atas nama Tuhan.

Slogan “Semua adalah relatif” kemudian diarahkan menjadi kesimpulan “Di Sana tidak ada kebenaran mutlak (There exists no Absolute Truth).” Kebenaran, moralitas, nilai dan lain-lain adalah relatif belaka. Tapi karena asalnya adalah kebencian maka ia menjadi tidak logis. Kalau Anda mengatakan “semua adalah relatif” atau “semua kebenaran adalah relatif” maka pernyataan Anda itu juga relatif alias tidak absolut. Kalau “semua adalah relatif” maka yang mengatakan “di Sana ada kebenaran mutlak” sama benarnya dengan yang menyatakan “di Sana tidak ada kebenaran mutlak.” Tapi ini self-contradictory yang absurd.

Menghapus kepercayaan pada kebenaran mutlak ternyata bukan mudah. Di negeri liberal seperti Amerika Serikat sendiri 70% penganut Kristen missionaries dan 27% penganut atheis dan agnostik percaya pada kebenaran mutlak. Bahkan 38% warga negara dewasanya percaya pada kebenaran mutlak (seperti dilaporkan William Lobdell di the Los Angeles Times dari hasil penelitian Barna Research Group). Karena itu doktrin posmo pun berubah: “Anda boleh percaya yang absolut asal tidak mencoba memaksakan kepercayaan Anda pada orang lain.” Artinya tidak ada siapapun yang boleh menyalahkan siapa dan melarang siapa. Nah, tapi pernyataan ini sendiri telah melarang orang lain. Bagi kalangan Katholik di Barat ini adalah sikap pengecut, pemalas dan bahkan hipokrit. Bagi kita pernyataan ini menghapuskan amar ma’ruf nahi munkar.

Slogan “Semua adalah relatif” pun menemukan alasan baru “yang absolut hanyalah Tuhan.” Aromanya seperti Islami, tapi sejatinya malah menjebak. Mulanya seperti berkaitan dengan masalah ontologi. Selain Tuhan adalah relatif (mumkin al-wujud). Namun ternyata dibawa kepada persoalan epistemologi. Al-Qur’an yang diwahyukan dalam bahasa manusia (Arab), Hadith yang disabdakan Nabi, ijtihad ulama dan sebagainya adalah relatif belaka. Tidak absolute. Sebab semua dihasilkan dalam ruang dan waktu manusia yang menyejarah. Padahal Allah berfirman al-Haqq min rabbika (dari Tuhanmu) bukan ‘inda rabbika (pada Tuhanmu). “Dari Tuhanmu” berarti berasal dari sana dan sudah berada di sini, di masa kini dalam ruang dan waktu kehidupan manusia. Jadi, yang manusiawi dan menyejarah sebenarnya bisa mutlak.

Thomas F Wall, penulis buku Thinking Critically About Philosophical Problem, menyatakan, percaya pada Tuhan yang mutlak, berarti percaya bahwa nilai-nilai moral manusia itu dari Tuhan. Demikian sebaliknya kalau kita tidak percaya Tuhan (hal 60). Jika ada yang percaya bahwa nilai moral manusia itu adalah kesepakatan manusia, …..tentu ia tidak percaya pada yang mutlak. “Semua adalah relatif” bisa berarti semua tidak ada yang tahu Tuhan yang mutlak dan kebenaran firman-Nya yang mutlak. Jika begitu benarlah pepatah para hukama’, “al-Naas a’daa’ maa jahiluu,”manusia itu benci terhadap apa yang tak diketahuinya.

[seri Pemikiran Islam : Dr. Hamid Fahmy Zakarsy (Direktur INSIST)]

Advertisements

Equality

NANCY, sebut saja begitu, tiba-tiba minta cerai dari James, suaminya seorang professional. Padahal ia sudah 10 tahun menikah. Sebagai itu rumah tangga dengan 2 orang anak, Nancy begitu menikmati kehidupannya. Penghasilan suami, sekolah anak-anak, dan kehidupan rumah tangganya tergolong sejahtera.

Tapi, Nancy ternyata telah “kerasukan” faham kesetaraan gender. Ia menjadi tidak nyaman berkeluarga. Mengurus rumah tangga tiba-tiba serasa seperti pembantu atau budak.

Di kepalanya serasa ada yang terus membisikkan tulisan Berger The family now appears as an age-old evil. Heterosexual is rape, motherhood is slavery, all relation between the sexes are struggle of power (Keluarga sekarang Nampak seperti setan tua. Hubungan seks pria wanita adalah perkosaan;peran keibuan adalah perbudakan; semua hubungan antarjenis kelamin adalah perjuangan untuk kekuasaan). Maka, sukses suaminya dirasa menambah rasa superioritas dan penguasaan terhadap dirinya. Meski itu tidak secuilpun terbesit dalam pikiran suaminya.

Setelah cerai ia berharap akan bebas dari suami, bisa berkarir sendiri, dan tidak terikat di dalam rumah tangga. Tapi itu hanya harapan. Setelah cerai ternyata karirnya tidak sejaya mantan suaminya. Rumah tangga dan anak-anak masih diurusnya sendiri dan nyaris kehilangan perhatian. Di dunia kerjanya banyak masalah yang tidak mudah dihadapi. Di dalam benaknya terdetik penyesalan “ternyata sendiri itu tidak nyaman”. Tanpa suami hidupnya terasa pincang. Benarlah wisdom dari Nabi: “Sungguh miskin! Wanita tanpa laki-laki. Sungguh miskin! Laki-laki tanpa wanita”. Kalau saja Nancy pernah membaca hadith ini dia tentu akan mengumpat para feminis atau berfikir panjang untuk cerai. Asalkna dia tidak membaca hadith itu dengan hermeneutika.

Mimpi Nancy adalah equality. Itu adalah tuntutan zaman postmo yang sarat kepentingan sesaat dan selalu berubah-rubah. Mimpi Nancy adalah misi postmo, yakni membangun persamaan total. Jargonnya sayup-sayup seperti berbunyi “persamaan adalah keadilan”. Artinya kerja menyetarakan adalah kebaikan, dan membeda-bedakan adalah kejahatan. Sebab teori menyamaka-nyamakan adalah bawaan pluralisme dan relitvisme. Dua doktrin penting yang berada pada melting-post postmodern.

Tapi penyamaan adalah utopia fatamorganis. Menjanjikan tapi tidak menjamin. Membela tapi utnuk menguasai. Sebab para pakar di Barat yang sadar mengkritik misi ini. Di tahun 1715-1747 Marquis De Vauvenargues sudah wanti-wanti “alam tidak mengenal kesamaan; hukum, yang berlaku adalah subordinasi dan ketergantungan”. Hampir seabad kemudian James Anthony Fuller, (m.1894) mengulang pesan Marquis “Man are made by nature unequal, it is vain, therefore to treat them as if they were equal”. Fakta sosial juga menunjukkan bahwa in-equality antara sesame laki-laki sekalipun bisa diterima. Apatah lagi laki-laki dan wanita. Fakta biologis menjelaskan struktur tubuh laki-laki dan perempuan berbeda dan membawa perbedaan psikologis. Karena itu Dr. Ratna Megawangi dengan tepat dan cerdas memberi judul bukunya “Membiarkan Berbeda”.

Jika demikian apa berarti tuntutan equality tidak universal? Memang! Sebab kebebasan dan persamaan adalah bagian dari America’s core culture (Fukuyama). Malahan, kata Roland Inglehart dan Pippa Norris kesetaraan gender, kebebasan seks, perceraian, aborsi, dan hak-hak gay adalah cirri khas Barat. Maka benturan Islam-Barat adalah Sexual clash of Civilization, tulisnya. Itulah, equality memang tidak universal.

Tapi mengapa kini tiba-tiba menjadi seperti universal? Sebab equality satu paket dengan Westernisasi, modernisasi dan globalisasi. Mulanya (abad 19 hingga awal abad 20) hanya sekedar menuntut kesamaan hak pilih, tapi kemudian (1960-an – 1980 an) persamaan bidang hukum dan budaya. Periode selanjutnya (1990 an) adalah evaluasi kegagalan gerakan pertama dan intensifikasi gerakan kedua.

Penyebarannya berbasis teori Foucault – “untuk menjajak pemikiran kuasai wacana!” caranya, semua bangsa dan bahkan agama didorong untuk bicara gender. Yang menolak berarti ndeso alias kampungan. Strategi dan aplikasinya menjadikan kesetaraan gender sebagai neraca pembangunan di PBB. Pembangunan diukur dari peran wanita didalamnya dalam bentuk GDI (Gender Development Index).

….Tapi benarkah peran wanita dapat menjadi neraca pembangunan? Ternyata tidak. Di Negara-negara seperti Jepang,Korea, Singapura, Amerika Serikat dsb telah ada equality dan equal opportunity dalam pendidikan dan pekerjaan. Tapi itu tidak juga mengangkat share income dalam keluarga….

Korelasi antara equality dan kemajuan pembangunan tidak terbukti. Prosentase anggota parlemen di AS misalnya hanya 10.3% di Jepang 6.7%, di Singapura hanya 3.7%, sedangkan Indonesia 12.2%. meski begitu Indonesia juga tidak lebih maju dari AS, Singapura dan Jepang dalam semua bidang, khususnya pembangunan ekonomi.

Di Timur seperti Jepang, Taiwan, Indonesia, Pakistan, India, Saudi, Mesir dsb total equality tidak benar-benar dikehendaki wanita. Di negeri-negeri itu profesi ibu rumah tangga masih banyak diminati. Di Jepang para wanita praktis tidak bekerja ketika menjadi istri dan mengurus keluarga. Tapi tidak ada pengaruh ekonomi yang signifikan terhadap Negara.

….Lucunya, di negeri ini ulama, kyai dan cendekiawan Muslimnya tergiur untuk “mengimpor” faham kesetaraan ini. Mereka menjadi pongah lalu melabrak syariah. Fikih empat mazhab itu “dicaci” sebagai terlalu maskulin dan harus dirombak. Ayat-ayat gender ditafsir ulang demi equality. Yang muhkamat (pasti) dianggap mutasyabihat (ambigu)….

Akhirnya, lahirlah konsep fikih berwawasan gender, lesbianism dianggap fitrah dan perilaku homoseks dianggap amal saleh. Lucu! Bak shalawat dilantunkan secara rap atau R&B, atau bagaikan masjid dihiasi pohon natal.

Jika para pegiat feminisme, mendapat berbagai awards dari Barat tidak aneh. Semakin galak menista syariah semakin bertaburan awards-nya. Tapi ide penerima awards tidak berarti benar dan sebaliknya. Sebab dari penelitian Yayasan Ibu Harapan di 6 kota besar di Indonesia, gagasan fikih itu ditolak oleh 90% responden dari 500 muslimah. Ide persamaan hak waris pun ditolak 91% responden. Bahkan mayoritas (97.4%) tidak sepakah dengan ulah Aminah Wadud menjadi imam. Apalagi perilaku Irsyad Manji dan pendukungnya di negeri ini yang lesbi itu.

Masalahnya apakah tuntuan kesetaraan itu setingkat 50-50? Jika benar, apakah tuntutan hak juga perlu disamakan dengan pelaksanaan kewajiban, khususnya dalam agama? Padahal dalam Islam ada hak-hak (huquq) dan kewajiban (wajibat). Jika kesetaraan penuh tidak mungkin, apa saja yang harus disamakan?

Mungkin benar pepatah Latin kuno yang berbunyi Omme Smile claudicate itaque de singulis verbis age (semua persamaan itu pincang, oleh karena itu jelaskanlah secra rinci). Dan sungguh benar firman Allah bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita meski tidak harus beda surga [oleh : Direktur INSIST, Dr. Hamid Fahmy Zakarsy -Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam ISLAMIA Vol III No. 5 2010]

Hikmah

Sila keempat dari Pancasila berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Hikmat ini tentu bukan personal, bukan Presiden atau ketua DPR atau MPR. Hikmat adalah suatu kondisi kejiwaan dan dalam sila ini dikatikan dengan sikap dalam bermusyawarah dan menentukan kebijakan. Artinya sistim permusyawaratan dan perwakilan dalam bernegara di Indonesai ini mestinya dipimpin oleh moralitas yang tinggi.

Dalam bahasa umum hikmah difahami sebagai kebijaksanaan atau bijaksana. Dalam al-Qur’an terdapat perintah untuk berdakwah dengan bijaksana (bi al-hikmah). Maka orang yang memutuskan perkara demi menegakkan keadilan disebut hakim. Hikmah juga berkaitan dengan berfikir yang logis dan mendalam. Karena itu Ibn Rusyd menterjemahkan “hikmah” dengan filsafat dan hakim dengan filosof. Lalu apa sebenarnya makna “hikmah”itu?

Istilah itu asli dari al-Qur’an dan disebut sebanyak 20 kali. Namun para ulama mengembangkannya menjadi berbagai makna. Ada hikmah ilahiyah, hikmah khuluqiyah, hikmah tabi’iyyah, hikmah amaliyyah dsb. Namun dalam konteks kehidupan individu dalam berbangsa pendapat para filosof dan sufi menarik dicermati.

Menurut al-Ghazzali hikmah adalah salah satu dari unsur akhlaq mulia selain keberanian, kejujuran dan keadilan. Maka berakhlaq mulia dalam Islam itu bukan sekedar berperilaku baik, tapi juga berilmu tentang kebaikan, bersikap berani menyatakan kebenaran, berlaku adil terhadap segala sesuatu alias tidak zalim.

Agar memiliki hikmah, keberanian, kejujuran dan keadilan diperlukan ilmu. Sebab berani dan adil tanpa ilmu bisa salah jalan alias sesat. Orang berilmu yang tidak jujur, ilmunya tidak manfaat. Demikian pula kekuatan dan manfaat ilmu dapat dilihat ketika seseorang itu dapat membedakan antara kejujuran dan kebohongan, antara haq dan batil, antara baik dan buruk. Jadi hikmah menurut al-Ghazzali adalah keadaan kejiwaan seseorang yang dapat mengetahui yang baik dari yang buruk benar dalam segala perbuatan. (Ihya III, hal.54). Ibn Arabi dalam Futuhat juga berpendapat sama.

Lisan al-Din al-Khatib, ulama abad ke 14, dalam kitab Raudat al-Ta’rif memahami hikmah seperti keadilan, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Syaratnya, harus memahami letak-letak segala sesuatu. Tapi meletakkan sesuatu pada tempat bukanlah kerja mudah. Menurut Naqsyabandi, dalam kitab Jami al-Usul, hikmah itu adalah ilmu tentang segala sesuatu, sifat-sifatnya, kekhususannya, hukum-hukumnya, hubungan sebab-akibat dan mengamalkan sesuai yang dibutuhkan.

Ikhwanussafa menjelaskan orang yang memiliki hikmah atau “al-hakim” adalah yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan; kerjanya tekun, perkataannya benar, moralnya baik, pendapatnya betul, amalnya bersih dan ilmunya benar, yaitu ilmu tentang segala sesuatu.

al-Ghazzali menambahkan al-hakim adalah orang yang jiwanya memiliki kekuatan mengontrol dirinya sendiri (tamakkun) dalam soal keimanan, akhlak dan dalam berbicara. Jika kekuatan ini terbentuk maka akan diperoleh buah dari hikmah, sebab hikmah itu adalah inti dari akhlak mulia.

Maka “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” menggambarkan nilai sebuah sistim yang dikusai oleh semangat hikmat. Artinya sistim kenegaraan kita Indonesia harus berada ditangan orang-orang yang “hakim”. Yaitu orang yang berilmu hikmah, yang pasti tahu kebenaran yang berkata benar; yang tahu dan berani memutuskan yang salah itu salah dan yang benar itu benar; yang tahu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya; tidak akan pernah meletakkan kepentingan dirinya diatas kepentingan rakyat atau umat; tidak meletakkan perbuatan dosa atau maksiat dalam dirinya yang fitri dan seterusnya.

Walhasil, jika sistim permusyawaratan dinegeri ini dikontrol oleh akal pikiran dan jiwa yang demikian itu maka tidak akan ada kebijakan yang salah dinegeri ini. Tidak akan ada korupsi di pemerintahan dan tidak akan ada kebohongan publik. Negeri ini pasti akan menjadi makmur dan sejahatera karena semua berjalan diatas jiwa-jiwa yang penuh hikmah alias hakim. Sebab al-Qur’an sendiri menjamin “Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak….” (a-Qur’an 2:269)

[Oleh Direktur INSIST- Dr. Hamid Fahmy Zakarsyi , Jurnal ISLAMIA, Republika]

Melahirkan Pemimpin

Oleh: Asep Sobari, Lc (pemateri diskusi sabtuan INSIST, Jakarta)

Setelah tiga tahun memusatkan dakwah kepada orang-orang terdekat dan terbatas, Rasulullah saw. membuat terobosan besar. Dakwah harus menjangkau masyarakat yang lebih luas dan gemanya harus lepas menembus batas-batas primordial. Inilah permulaan fase dakwah yang sering disebut dalam literatur-literatur sejarah sebagai dakwah terbuka. Fase ini ditandai dengan seruan Allah swt., “Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu”. (QS. asy-Syu`ara’: 214).

Selain memuat perintah agung ini, surah asy-Syu`ara’ sebelumnya juga mengajarkan kepada Rasulullah saw. dan generasi muslim yang dibangunnya, hikmah-hikmah besar dari perjalanan panjang para Nabi dalam menyampaikan dakwah mereka. Dan, kisah Musa as. bersama Bani Isra’il adalah salah satunya.

Musa as. adalah salah seorang nabi terbesar yang diutus Allah swt. dengan misi yang sangat berat, karena harus berhadapan dengan tiran terbesar sepanjang masa, Fir`aun. Misi ini semakin berat karena Musa as. juga harus menghadapi masyarakat yang telah kehilangan jati diri, inferior, pragamatis dan hanya tahu bagaimana cara mengiyakan retorika sang tuan besar dan menyenangkannya, seperti dijelaskan Al-Qur’an, “Maka Fir’aun mempengaruhi kaumnya –dengan perkataan itu—lalu mereka patuh kepadanya. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.” (QS. az-Zukhruf: 54).

Kekuasaan Fir`aun akhirnya berhasil diruntuhkan. Fir`aun sendiri tenggelam dan mati ditelan gulungan ombak raksasa bersama seluruh bala tentaranya. Keruntuhan ini tidak lepas dari rangkaian mukjizat yang ‘pertunjukannya’ lebih didominasi aksi individu Musa as. di depan khalayak, terutama Bani Isra’il. Akan tetapi, menghancurkan Fir`aun hanyalah sebuah mukadimah dari misi berikutnya yang jauh lebih penting, yaitu membangun kembali puing-puing peradaban risalah Ibrahim as. di Palestina.

Membangun masyarakat atau peradaban, adalah karya kolektif yang menuntut pengorbanan bersama dan tidak dapat mengandalkan kehebatan aksi individu. Jika hal ini diabaikan maka cita-cita bersama masyarakat tersebut akan gagal. Inilah yang berlaku pada Bani Isra’il. Mental inferior yang diwarisi dari lingkungan masyarakat Fir`aun dan cara pandang yang salah tentang hakikat mukjizat, membuat mereka enggan berjuang dan malah mengandalkan ‘kehebatan individu’ Musa as. untuk kembali menghadiahkan kemenangan. “Hai Musa, kami tidak akan pernah memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di sana, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti disini saja.” (QS. al-Ma’idah: 24).

Ada pesan yang sangat mahal dalam kisah ini. Sehebat apapun seorang pemimpin, mustahil dapat mencapai kejayaan bersama masyarakat yang sakit atau tidak siap. Kejayaan baru akan diraih jika masyarakat, seperti diungkapkan Malik Bennabi dalam Milad Mujtama` (Kelahiran sebuah Masyarakat), telah mampu melebur orientasi-oreintasi materialistik dalam bingkai idealisme luhur, sehingga terbentuklah lingkungan sosial yang kondusif untuk mengatasi setiap permasalahannya.

Untuk itulah, Allah swt. mengisolasi Bani Isra’il selama 40 tahun. Isolasi yang disebut Al-Qur’an sebagai at-Tiih ini bukan semata-mata hukuman bagi Bani Isra’il yang menolak berjuang, melainkan rentang masa yang dibutuhkan Musa as. untuk melahirkan masyarakat atau generasi baru di lingkungan gurun yang serba sederhana dan terbatas, tapi terbebas dari belenggu tradisi dan karakter fir`aunistik yang jelas-jelas telah membuat generasi tua mereka gagal.

Musa as. sendiri wafat di masa at-Tiih ini dan tidak sempat melihat hasil karyanya. Tapi generasi baru yang dipersiapkannya telah lahir. Dan, merekalah yang kemudian berhasil masuk ke Palestina dengan kemenangan yang gemilang dibawah pimpinan Yusya` bin Nun. Demikian dinyatakan Ibnu Katsir dalam at-Tafsir berdasarkan keterangan Ibnu Abbas ra.

Di sini, Al-Qur’an seakan hendak mengatakan kepada kita, bahwa yang kita butuhkan adalah sebuah masyarakat yang siap, bukan seorang pemimpin yang hebat. Artinya, jika ingin umat ini bangkit, maka kita harus lebih mencurahkan segenap potensi untuk menyiapkan masyarakat, karena masyarakat yang siap sudah pasti akan melahirkan pemimpin yang hebat dan sukses.

Itulah sunnatullah yang tidak pernah berubah sepanjang masa, “Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.” (QS. al-Ahzab: 62). Sunnatullah inilah yang saat ini sangat mendesak untuk kita pahami dan kuasai bersama, bahwa pemimpin hebat itu “dilahirkan” dari sebuah proses panjang yang menuntut konsistensi dan kesabaran, bukan “dicari” dalam siklus lima tahunan![]

Sumber: Kolom Ibroh, Majalah Islam Sabili No. 22 TH.XVI Mei 2009

Pemimpin

Ditulis Oleh Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M. Phil

Suatu ketika Zia ul Haq (alm.) Presiden Pakistan tahun 1977-1989, me ngumpulkan para wartawan untuk berdialog dan makan siang. Disela dialog itu Zia ul Haq bertanya kepada Nizami, pimpinan redaksi koran the Nation. “Nizami menurut anda siapa yang mendirikan dan membangun negara” , tanya Zia. Nizami agak lama berfikir memahami logika Zia, dan lalu men jawab “Politisi”. Zia tersenyum mendengar jawaban itu lalu berka ta, ”Ternyata wartawan sekelas anda masih berfikir sependek itu”. Orang mengira dia akan membanggakan dirinya. Tapi akhirnya ia membuka persepsinya, ”Sebenarnya, yang mendirikan dan membangun negara itu adalah para intelektual”. Demikian seterusnya dan Zia pun terus berwacana di seputar isu itu.

Zia ul Haq berfikir induktif. Di negerinya inspirator kemerdekaan bukan politisi. Pakistan merdeka dari India berkat terutama inspirasi Mohammad Iqbal. Selain itu terdapat nama-nama seperti Abul Ala al-Maududi, Amir Ali, Sir Syed Ahmad Khan dsb. Semua itu adalah intelektual. India merdeka dari jajahan Inggris karena kekuatan inspiratif Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Jawaherul Nehru dan lain-lain. Nampaknya, dari kasus dikedua negeri itulah kesimpulan Zia tercetus.

Tapi kesimpulan Zia boleh jadi universal. Kita pasti setuju bahwa Indonesia dibangun diantaranya oleh HOS Cokroaminoto adalah guru inspiratif Soekarno dan pemimpin gerakan kebangsaan berdasarkan Islam. Dr.Wahidin Sudiro Husodo, Pencetus Gerakan Budi Utomo berwatak Jawa. Agus Salim digelari Soekarno ulamaintelek, aktor intelektual dari gerakan kemerdekaan Indonesia. KH. Ahmad Dahlan, KH.Hasyim Asy’ari, Ki Hajar Dewantoro, M. Natsir serta sejumlah Ulama dan intelektual lainnya. Mereka itu adalah intelektual yang politisi dan politisi yang intelek. Soekarno dan Hatta sendiri sebenarnya adalah intelektual. Mereka itulah the founding fathers negeri ini. Jika ini disepakati, maka Zia ul Haq adalah benar. Negeri kita juga tidak didirikan oleh para politisi, tapi para intelektual yang bervisi politik.

Gordon S Wood dalam buku The Pu blic Intellectual menganggap the founding fathers sebagai men of ideas and thought, leading intellelctual sekaligus political leaders. Tapi sejatinya mereka itu secara revolusioner bukan politisi an sich atau intelektual murni seperti dalam pengertian modern yang parsial. Mereka itu adalah intelektual yang tidak teralienasi dan pemimpin politik yang tidak terobsesi oleh pemilu. Mereka hidup dalam dunia ide dan realitas dunia politik tapi tidak utopis dan juga tidak pragmatis.

Bagi Leonard Peikoff, dalam The Ominous Parallels, The Founding Fa thers tidak hanya memiliki ide-ide revolusioner, tapi juga mampu menerjemah kannya ke dalam realitas sosio-politik. Ayn Rand dalam bukunya For the New Intellectual menjuluki mereka sebagai thinkers who were also men of action. Me nurut John Lock merekalah yang men dirikan negara sebagai institusi yang khas. Inilah yang dimaksud Zia ul Haq.

Begitu idealkah mereka? Benar, karena al-fadhlu lil mubtadi walau ahsana al-muqtadi. Pujian diberikan kepada pembuka jalan, meski sang penerus bisa lebih baik. Buktinya generasi sekarang melihat mereka bagaikan mitos, tapi historis. Mereka memuji tapi tidak bisa mengikuti. Petuah mereka digugu tapi in tegritas mereka tidak dapat ditiru. Gor don juga mengkiritik, kita terlalu ba nyak memuji tapi tidak banyak memahami. Memahami mengapa generasi za man revolusi bisa begitu, sedang generasi sekarang tidak. Mengapa idealisme dan politik tidak bisa bersatu. Mengapa politik hanya dianggap amal yang lepas dari ilmu, retorika yang tanpa logika. Mengapa politik berarti membangun kekuasaan, bukan peradaban. Padahal kekuasaan hanyalah tahta yang tak berarti tanpa ilmu, moralitas dan tujuan.

Samuel Eliot Morrison and Harold Laski, keduanya sejarawan Amerika, percaya bahwa dalam sejarah modern, tidak ada periode yang kaya dengan ideide politik yang memberi banyak kontribusi kepada teori politik Barat. Ini menurut Gordon S Wood disebabkan oleh kualitas intelektual dalam kehidupan politik masa kini yang turun drastis. Ide telah dipisahkan dari kekuasaan. Dan itu semua adalah harga yang harus dibayar oleh sistem demokrasi, tulisnya.

Kalau Gordon beragama, mungkin ia akan berkata itulah harga yang harus dibayar oleh sekularisme. Agama “tidak mesti bisa” menjadi bekal berpolitik. Prinsip “Jangan bawa agama ke ranah politik” seperti sudah menjadi konvensi. “Berpolitik tidak bisa hitam putih” berarti berpolitik tidak harus ilmiah. Benar salah dalam dunia akademik tidak menjadi ukuran. Rumusannya bisa begini, ”Politisi boleh bohong tapi tidak boleh salah, ilmuwan tidak boleh bohong tapi boleh salah”. Inilah sebabnya mengapa seorang profesor dan ulama tidak “mudah” mengikuti logika politik.

Singkatnya, tidak berarti penerus tidak bisa berfikir revolusioner. Dalam sejarah Islam para khalifah umumnya memiliki ghirah ilmiyyah. Umar ibn Abdul Aziz adalah khalifah penerus yang sangat revolusioner. Adh-Dhahabi menyebutnya ulama yang amilin, artinya juga alim yang amir. Ia mampu mengembangkan ekonomi dan ilmu pengetahuan sekaligus. Ia membangun politik dan juga peradaban. Rakyatnya tidak layak menerima zakat karena sejahtera lahir dan batin. Intelektualitasnya adalah dasar dari keadilannya. Ilmunya menjadi bekal amalnya. Itulah umara-ulama yang dapat menjadi cahaya (misykat) bagi umat manusia. Wallahu a’lam.